MAINAN KABINET INDONESIA BERSATU DIBALIK PP. No. 2 Tahun 2008

”Sumber daya hutan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa ebagai penyangga kehidupan manusia melalui berbagai fungsinya. Hilangnya fungsi hutan mengakibatkan bencana seperti banjir, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan pangan, cadangan obatobatan, hasil kayu dan nonkayu, dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya hutan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan yang sangat strategis”

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang saat ini dilakukan, belum sepenuhnya memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang. Nilai manfaat hutan ini antara lain kompensasinya adalah dalam bentuk lahan kompensasi, tetapi lahan kompensasi sulit diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu nilai pengganti terhadap lahan kompensasi. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan”


Pada 22 Maret lalu , Presiden SBY menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 dikeluarkan hanya untuk mengatur ijin 13 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan. Hanya seminggu setelahnya (Kompas,29/03), Purnomo Yusgiantoro - menteri ESDM, di depan ratusan pengusaha mengungkapkan segera menerbitkan sebuah Keppres, yang memungkinkan perusahaan tambang lain bergabung, membabat hutan lindung diubah kawasan tambang skala besar.



Apa yang sedang dimainkan Kabinet Indonesia Bersatu? Bersatu membodohi rakyatnya, atau Menteri ESDM sedang mengibuli Presidennya? PP No 2 tahun 2008 akan melegalkan pembalakan hampir sejuta ha hutan lindung yang tumpang tindih dengan konsesi 13 perusahaan tambang skala besar. PP ini dikeluarkan, disaat pemerintah tak mampu menurunkan laju kerusakan hutan dan memulihkan lahan-lahan hutan yang rusak. PP ini juga mengakomodasi berbagai industri ekstraktif lainnya seperti industri minyak dan gas. Ini skandal untuk melegalkan pembalakan besar-besaran kawasan hutan lindung.
Pernyataan SBY yang dikutip Antara (22/02), bahwa PP ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan bumi, sangat menghina akal sehat. Ini membuktikan ia gagal memahami masalah dan krisis yang dihadapi negeri ini.
Data Greenomics Indonesia menunjukkan tarif sewa dari PNBP untuk 13 perusahaan tambang itu hanya sebesar Rp 2,78 triliun per tahun. Itu hanya 3,96% dari total potensi kerugian yang akan ditimbulkan akibat aktivitas tambang terbuka diperkirakan mencapai angka Rp 70 triliun per tahun.
Siapa yang akan menanggung kerugian tersebut? Haruskah Pemerintah daerah (Pemda) dan warga sekitar lokasi tambang yang menanggung akibat penambangan dan pembalakan hutan, yang dilegalkan melalui PP no 2 2008 diatas, sementara pemda hanya mendapat bagian kecil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak begitu hutan mereka sudah ditebang dan pemda akan merasakan dampaknya saat musim hujan pertama datang. Bencana banjir dan longsor akibat rusaknya kawasan tangkapan air berpotensi terjadi bersamaan hilangnya fungsi lindung hutan.
Sementara itu, anggaran penanganan bencana di daerah tak bertambah, penduduk lokal dan Pemda akan mendapatkan beban ekonomi, sosial dan lingkungan menangani bencana tersebut? Dampak selanjutnya adalah penduduk sekitar pertambangan akan berpotensi tinggi mengalami krisis air. Pertambangan adalah industri yang rakus air, karena pertambangan membutuhkan air dalam jumlah besar. Ditambah limbah tailing pertambangan yang dalam jumlah besar juga beresiko mencemari sumber-sumber air sekitar lokasi pertambangan.

Berbagai bencana terjadi di masa pemerintahan SBY, mulai bencana alam di NAD hingga Papua. Juga bencana lingkungan macam lumpur Lapindo, banjir dan longsor langganan tiap musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Itu mestinya membuat pemerintahan SBY berkaca dan berhenti mengeluarkan produk kebijakan yang membahayakan keselamatan rakyat, diakhir masa kepemimpinannya. SBY harus segera mencabut PP No 2 tahun 2008, jika Kabinet Indonesia Bersatu tak ingin dikenang sebagai Kabinet Bencana. Sumber (Siaran Pers JATAM, 7 Maret 2008, media jatim dll)

Interpelasi BLBI menuju masa lelah dan loyo

Interpelasi kasus BLBI di DPR yang ramai di awal, kini tidak ada lagi gairahnya. Setelah tiga kali dilaksanakan, baru rapat badan musyawarah (bamus) kemarin (6/3) yang membahas kembali kelanjutan proses hak bertanya atas kasus yang merugikan negara ratusan triliun rupiah itu.

"Itu pun, setelah kami (PKB, Red) interupsi. Kalau tidak, pasti masih mengambang," ungkap anggota FKB A. Azwar Anas, seusai rapat bamus di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Menurut dia, hingga rapat bamus yang ketiga setelah sidang interpelasi 12 Februari lalu, pembahasan jadwal jawaban fraksi belum diagendakan. Praktis, kelanjutan proses interpelasi yang sempat berlangsung panas itu seakan tenggelam. "Saya tidak tahu pasti alasannya," ujarnya.

Menurut dia, penuntasan kasus BLBI tidak boleh setengah-setengah. Termasuk, interpelasi di DPR harus terus dilanjutkan. "Penyelesaiannya harus komprehensif, termasuk DPR harus tetap jalan," ujar anggota Komisi V itu.


DPR, kata Anas, punya kewajiban terus menekan pemerintah agar menuntaskannya. "Jangan hanya penyelesaian politik, kalau tidak ingin obligor hanya menjadi sapi perahan rezim berkuasa," paparnya.

Pria asal Banyuwangi itu menyebut, terungkapnya kasus penyuapan terhadap salah jaksa yang menangani BLBI telah menimbulkan keprihatinan banyak pihak.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPR Agung Laksono yang memimpin langsung rapat bamus membenarkan bahwa tanggapan fraksi memang baru dijadwalkan dibahas pada 14 Maret. "Masih diagendakan untuk dijadwal ulang pada bamus depan," jelasnya.

Agung berusaha meyakinkan bahwa DPR tetap serius mendorong pemerintah menuntaskan kasus tersebut. "Komitmen DPR dan fraksi-fraksi tidak akan berubah, dan berharap kasus tersebut segera ada penyelesaian," tambahnya. (dyn/mk jawapos)

GESANG SANG MAESTRO LEGENDARIS

SANG MAESTRO LEGENDARIS

Pada tanggal 6 Maret 2008 Hari ini Rencananya "Keroncong Protol" akan bergema di 'Negeri' Solo, dan si pencentus ide yang meramu Keroncong, Rap dengan Rock & dentuman bas funknya sekaligus produser di Albumnya sendiri ini yang tak lain tak bukan adalah Bondan Prakoso rencananya akan berkunjung ke tempat Sang Maestro Seorang Living Legend Indonesia siapa lagi kalo bukan Gesang .. so Bagimana kah pertemuan dua Musisi dari jaman yang berbeda ini ? benarkah didalam masa tuanya seorang musisi legenda ini mengharapkan musik keroncong jangan sampai mati..?

Tak banyak penyanyi atau pemusik Indonesia yang bisa menjadi legenda di masyarakat. Satu dari yang sedikit itu, ialah maestro keroncong asal Solo, Gesang Martohartono, pencipta lagu Bengawan Solo. Sebuah lagu keroncong yang menyeberangi lautan. Lagu yang sangat digemari di Jepang. Lagu merupakan bahasa umum yang melintasi dunia. Lagu yang telah menjembatani pertukaran kebudayaan pada akar rumput antara Jepang dan Indonesia. Dan, tak banyak pula dari penyanyi atau pemusik Indonesia yang bisa bertahan hingga usia 85 tahun. Gesang bahkan telah membuktikan bahwa dalam usianya yang ke-85 tahun, masih mampu merekam suaranya. Rekaman bertajuk Keroncong Asli Gesang itu diproduksi PT Gema Nada Pertiwi (GMP) Jakarta, September 2002.

Peluncuran album rekaman itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun Gesang ke-85, yang diadakan di Hotel Kusuma Sahid di Solo, Selasa (1/10) malam. Hendarmin Susilo, Presiden Direktur GMP, menyebutkan produksi album rekaman Gesang yang sebagian dibawakan sendiri Gesang, merupakan wujud kecintaan dan penghargaannya pada dedikasi sang maestro terhadap musik keroncong. Sudah empat kali PT GMP memproduksi album khusus Gesang, yaitu pada 1982, 1988, 1999, dan 2002. Dari 14 lagu dalam rekaman compact disk (CD), enam di antaranya merupakan lagu yang belum pernah direkam. Yaitu Seto Ohashi (1988), Tembok Besar (1963), Borobudur (1965), Urung (1970), Pandanwangi (1949), dan Swasana Desa (1939).

Selebihnya lagu-lagu lama karya Gesang, yang temanya menyinggung usia Gesang yang sudah senja seperti Sebelum Aku Mati, Pamitan, dan tentu saja Bengawan Solo. Ini memang lebih sebagai album penghormatan atas sebuah legenda daripada sebuah produk yang tak punya selling point. Dalam album ini suara Gesang agak “tertolong” karena didampingi penyanyi-penyanyi kondang: Sundari Soekotjo, Tuty Tri Sedya, Asti Dewi, Waldjinah. “Terus terang, suara saya jelek. Apalagi saat rekaman itu saya sedang sakit batuk, sehingga terpaksa diulang-ulang hingga, ya, lebih lumayan,” ungkap Gesang polos. Menurut dia, sebenarnya aransemen dan iringan musik oleh Orkes Keroncong Bahana itu dia rasa kurang cocok untuk kondisi vokalnya. **

Sudah lima tahun terakhir, perayaan HUT Gesang diadakan di hotel yang sama. Penyelenggaranya gabungan dari anggota keluarga Gesang dan Yayasan Peduli Gesang (YGP) dari Jepang. YGP semula merupakan wadah sejumlah warga Jepang yang memiliki penghormatan khusus pada Gesang, dan mereka menghimpun dana untuk membantu kehidupan Gesang. Sebagian dari mereka adalah orang Jepang yang berusia di atas 80 tahun, karena pada masa perang dahulu sudah mengagumi lagu Bengawan Solo. Mereka datang berombongan dari Jepang-asal Tokyo, Pulau Shikoku, Yokohama-dan tiba sehari sebelumnya. Setiap tahun anggota rombongan berganti-ganti, dan sebagian anggota tetap. Menurut Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, Okihara Toshio, sebenarnya banyak warga Jepang yang berniat datang ke Solo, tetapi terbentur teknis untuk mengumpulkan mereka sehingga hanya terkumpul 26 orang. Bayangkan. Mereka menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gesang. Selain mesti membeli tiket pesawat terbang pergi-pulang dan mengeluarkan biaya akomodasi, mereka juga membawa cenderamata buat Gesang.

Dari amplop berisi uang yen hinga lukisan. Bahkan ada yang sengaja datang ke Solo untuk bisa bernyanyi (bermain piano) bersama Gesang. Ada juga yang menari. Ketua Yayasan Peduli Gesang, Ny Yokoyama Kazue (55) agak menyayangkan ketidakhadiran sejumlah warga Jepang yang tinggal di Kota Solo, padahal tahun lalu saat perayaan HUT Gesang mereka datang. HUT yang istimewa itu, 85 tahun, hanya dihadiri kurang dari 100 orang. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran kalangan pemusik dan penyanyi keroncong setempat. Padahal panitia dari Jepang telah menyiapkan penghargaan kepada mereka. HUT Gesang malam itu terasa sepi tanpa kehadiran penyanyi Waldjinah, komponis Andjar Any, atau kalangan musik keroncong lainnya. Tak satu pun kalangan pejabat yang hadir, maupun mereka yang selama ini menyebut dirinya menghargai musik Indonesia. Barangkali ini sebuah ironi tentang sebuah bangsa yang konon sangat mengagungkan kepahlawanan. Ny Yokoyama mengaku, sebenarnya ia hanya melanjutkan usaha mendiang Hirano Widodo, salah seorang warga Jepang (tinggal di Klaten) pengagum Gesang. “Saya sudah telanjur berjanji pada Pak Hirano tatkala beliau dirawat di rumah sakit,” tutur Ny Yokoyama. Ia bahkan mengaku, sebelumnya tidak mengenal Gesang.

Menyebut kekaguman terhadap Gesang sebagai sebuah legenda, rasanya tidak adil tanpa menyebut peran PT Gema Nada Pertiwi yang dipimpin Hendarmin Susilo (57). “Saya termasuk warga keturunan, tetapi saya cinta negeri ini, dan menyukai lagu-lagu daerah di sini seperti gending, degung, lagu-lagu Tapanuli, terutama keroncong,” ungkapnya. Hendarmin mengaku, kecintaannya pada musik keroncong seperti sudah mendarah-daging, dan karena itu ia siap berkorban. Ia juga menghormati Gesang, bahkan telah menganggapnya sebagai “orangtua”-nya. Kalau bukan berdasar rasa kagum dan penghargaan yang mirip mitos, rasanya memang tak masuk akal sebuah perusahaan rekaman memproduksi album rekaman musik keroncong. “Apalagi di masa sulit sekarang ini,” kata Hendarmin. “Memang banyak teman Asiri yang menyebut saya gila.” Ditambahkan, kalau cuma dihitung dengan ilmu dagang, memproduksi album keroncong jelas merugi. Tentang besarnya prosentase pemasaran album musik keroncong, misal dibanding musik pop, Hendarmin bertamsil, “Wah, kita harus menggunakan kaca pembesar untuk bisa melihatnya.” Sebagai gambaran, rekaman Album Emas Gesang (1999) cuma laku 7.000 kaset dan 1.000 CD. Bandingkan dengan album musik pop Indonesia yang, kalau meledak, bisa mencapai 400.000 keping. “Tetapi, dalam hidup ini kan ada harga yang lain. Yakni ketika kita dihargai oleh orang lain, seperti penghargaan orang Jepang terhadap Pak Gesang itu. Macam itu tidak bisa dinilai dengan uang saja,” katanya. Hendarmin juga menyebutkan, sebenarnya bukan hanya kalangan masyarakat Jepang yang mengagumi Gesang. Nama Gesang dengan Bengawan Solo-nya juga cukup dikenal pula di daratan Tiongkok. Dalam kaitan itu ia menyebut jasa Bung Karno yang pada masa lalu sering membawa misi kesenian ke RRC, juga Vietnam, dan negara Asia Tenggara yang lain. Bengawan Solo bengawan solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani musim kemarau, tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh … mata airmu dari solo terkurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut … itu perahu, riwayatmu dulu kaum pedagang s’lalu naik itu perahu Keroncong yang Menyeberangi Lautan Lagu “Bengawan Solo” yang berlanggam keroncong, sangat terkenal di Jepang. Orang Jepang langsung tahu bila kita menyebut “Bengawan Solo”, karena sudah sejak lama mereka kenal. Terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut, mendengar lagu ini menimbulkan adanya perasaan nostalgia.

Demikianlah, melalui “Bengawan Solo” yang digubah, telah tumbuh pertukaran yang bersejarah antar rakyat Jepang dan Indonesia. “Bengawan Solo” masuk ke Jepang untuk pertama kali sekitar setengah abad yang lalu di kala masa perang. Pada waktu tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, lagu itulah yang dari radio terdengar secara luas di kalangan serdadu Jepang serta orang-orang Jepang yang berada di sini. Seusai perang, berkat para tentara Jepang dan orang-orang perusahaan dagang Jepang yang pulang kembali ke negerinya, lagu tersebut kerap terpelihara eksistensinya, bahkan “Bengawan Solo” dengan syair dalam bahasa Jepang menjadi sangat populer. Konon orang orang di Jawa yang mendengar lagu itu merasakan ketenangan hati serta nostalgia, mengingatkan mereka akan masa mudanya karena melodi lagu serupa dengan lagu rakyat Jepang. Salah pengertian bahwa “Bengawan Solo” merupakan lagu rakyat yang komponisnya tidak dikenal, berlangsung cukup lama. Akan tetapi ada orang-orang Jepang yang berdaya upaya bagi terjalinnya pertukaran antar rakyat biasa dengan Indonesia, mereka mencari melodi-melodi indah dari negeri-negeri lain dan membantu para komponis yang terlupakan.

Setelah mencari dan melacak keberadaan penggubahnya, Gesang pada tahun 1989, dengan dana yang dikumpulkan dari himpunan persahabatan Jepang-Indonesia di berbagai tempat di Jepang, telah dibentuk Dana Himpunan Gesang dengan alasan bahwa “Bengawan Solo bersifat Abadi”, bahkan sampai didirikan sebuah monumen patung setengah badan Gesang di Taman Jeruk, Kota Solo. Gesang datang pada festival salju Sapporo atas undangan himpunan persahabatan Sapporo dengan Indonesia pada tahun 1980, untuk pertama kali. Setelah itu telah berkali-kali datang ke Jepang atas undangan himpunan persahabatan Jepang. Demikianlah pagelaran keroncong berlangsung di Jepang untuk pertama kali dengan membawakan lagu “Bengawan Solo”. Melalui Gesang dan musik keroncong, orang menjadi sadar bahwa musik adalah sesuatu yang mutlak perlu bagi persahabatan dan perdamaian dunia. Lebih-lebih lagi, berkat kerendahan hati Pak Gesang; kepribadiannya telah membawa keakraban dan kehangatan bagi orang Jepang. Berkat kunjungannya ke Jepang, keroncong telah mengalami boom secara diam-diam. Lagu merupakan bahasa umum yang melintasi dunia. “Bengawan Solo” yang melintasi batas negara, dengan memperkayakan hati manusia telah menjembatani pertukaran kebudayaan pada akar rumput antara Jepang dan Indonesia. Semoga coretan ini selalu ingatkan kita pada legendaries keroncong. *** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), sumber Kompas dan www.id.emb-japan. go.jp/283p18. html

Parliamentary Threshold

JAKARTA - Disepakatinya parliamentary threshold (PT) 2,5 persen di UU Pemilu yang baru merupakan langkah maju sistem politik nasional. Dengan ditetapkannya PT, partai-partai politik peserta Pemilu 2009 yang perolehan suara kurang dari 2,5 persen total pemilih nasional tidak bisa mendapatkan kursi di DPR.

Hanya, sebagian kalangan menilai, angka PT yang hanya 2,5 persen itu terlalu kecil. Akibatnya, kompleksitas parpol di parlemen masih mungkin terjadi pasca Pemilu 2009. "Berapa lagi waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepartaian yang mantap," kata mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dalam diskusi publik UU Pemilu Baru dan Konsekuensinya di Hotel Santika, Jakarta, kemarin (05/03).

Guru besar Universitas Airlangga itu juga mengkritisi tidak dicantumkannya formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagai salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang diatur pasal 145 UU Pemilu.

Pada pasal itu hanya disebut kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberikan tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara. Ada pun tanggung jawab pengadaan barang diserahkan kepada Sekjen KPU.

Persoalannya kemudian, jelas Ramlan, bagaimana pengadaan formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. "Apa KPU melalui Sekjen KPU berhak melakukan pengadaan barang? Salah-salah malah berakhir di penjara," ujarnya.

Diskusi yang dimoderatori calon anggota Banwaslu Refli Harun itu turut menghadirkan sejumlah pembicara lain. Mereka adalah Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Syaifuddin, anggota FPKS yang juga anggota Pansus RUU Pemilu Agus Purnomo, Direktur CETRO Hadar Navis Gumay, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, dan Wakil Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Topo Susanto.

Topo yang juga mantan anggota Panwaslu pusat itu mengakui, UU Pemilui yang baru memang lebih ketat mengatur sanksi pidana. Khususnya bagi penyelenggara pemilu. Bila UU Pemilu yang lama, yaitu UU No.12/2003 terdapat 31 pasal ancaman pidana, UU Pemilu yang baru bertambah 20 pasal menjadi 51 pasal.

"Di luar pasal-pasal yang mengancam perusahaan atau lembaga survei, mayoritas sanksi pidana ditujukan kepada pihak penyelenggara pemilu," katanya. (pri/mk)jawapos.