MENGINTIP PANORANA INDAH PANTAI PLENGKUNG

Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa, tepatnya jawa bagian selatan.

Plengkung yang berada di sebelah Selatan Taman Nasional Alas Purwo telah dikenal oleh para perselancar tingkat dunia dengan sebutan G-Land. Sebutan G-land dapat diartikan, karena letak olahraga selancar air tersebut berada di Teluk Grajagan yang menyerupai huruf G. Ataupun letak Plengkung berada tidak jauh dari hamparan hutan hujan tropis yang terlihat selalu hijau (green-land). Plengkung termasuk empat lokasi terbaik di dunia untuk kegiatan berselancar dan dapat disejajarkan dengan lokasi surfing di Hawai, Australia, dan Afrika Selatan.

Menyelusuri pantai pasir putih dari Trianggulasi ke Plengkung akan menemukan daerah pasir gotri. Pasir tersebut bewarna kuning, berbentuk bulat dan berdiameter sekitar 2,5 mm, dan bila anda berjalan diatas pasir putih, maka anda akan merasakan perasaan yang beda, dan seakan sedang sauna, hangat,lebut, elastis dan nyaman.

Tumbuhan khas dan endemik pada taman nasional ini yaitu sawo kecik (Manilkara kauki) dan bambu manggong (Gigantochloa manggong). Tumbuhan lainnya adalah ketapang (Terminalia cattapa), nyamplung (Calophyllum inophyllum), kepuh (Sterculia foetida), keben (Barringtonia asiatica), dan 13 jenis bambu.

Taman Nasional Alas Purwo merupakan habitat dari beberapa satwa liar seperti lutung budeng (Trachypithecus auratus auratus), banteng (Bos javanicus javanicus), ajag (Cuon alpinus javanicus), burung merak (Pavo muticus), ayam hutan (Gallus gallus), rusa (Cervus timorensis russa), macan tutul (Panthera pardus melas), dan kucing bakau (Prionailurus bengalensis javanensis). Satwa langka dan dilindungi seperti penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), dan penyu hijau (Chelonia mydas) biasanya sering mendarat di pantai Selatan taman nasional ini pada bulan Januari s/d September.

Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila banyak orang-orang yang melakukan semedhi maupun mengadakan upacara religius di Goa Padepokan dan Goa Istana. Di sekitar pintu masuk taman nasional (Rowobendo) terdapat peninggalan sejarah berupa “Pura Agung” yang menjadi tempat upacara umat Hindu yaitu Pagerwesi. Upacara tersebut diadakan setiap jangka waktu 210 hari.

Masyarakat sekitar taman nasional sarat dan kental dengan warna budaya “Blambangan”. Mereka sangat percaya bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit yang menghindar dari serbuan kerajaan Mataram, dan meyakini bahwa di hutan taman nasional masih tersimpan Keris Pusaka Sumelang Gandring, dan atau pusaka lain yang tidak bisa dijumpai di tempat lain, suasana hutan yang masih natural.

Taman nasional ini memiliki ragam obyek dan daya tarik wisata alam dan wisata budaya (sea, sand, sun, forest, wild animal, sport and culture) yang letaknya tidak begitu jauh satu sama lain

Beberapa lokasi/obyek yang menarik untuk dikunjungi:

Sadengan. Terletak 12 km (30 menit) dari pintu masuk Pasaranyar, merupakan padang pengembalaan satwa seperti banteng, kijang, rusa, kancil, babi hutan dan burung-burung.

Trianggulasi. Terletak 13 km dari pintu masuk Pasaranyar berupa pantai pasir putih dengan formasi hutan pantai untuk kegiatan wisata bahari dan berkemah.

Pantai Ngagelan. Terletak 7 km dari Trianggulasi untuk melihat beberapa jenis penyu mendarat untuk bertelur di pantai dan aktivitas penangkaran penyu.
Plengkung. Melihat perselancar profesional tingkat dunia yang sedang melakukan atraksi dan wisata penelusuran hutan.
Bedul Segoro Anak. Bersampan, berenang, ski air di danau dan pengamatan burung migran dari Australia.

Goa. Terdapat 40 buah tempat yang dapat disebut sebagai goa alam dan buatan antara lain Goa Jepang untuk melihat peninggalan dua buah meriam sepanjang 6 meter, Goa Istana, Goa Padepokan dan goa lainnya untuk wisata budaya dan wisata goa.

PKL digusur atasnama pembangunan

Kadang sesaat apa yang dilakukan para penguasa itu benar, tapi banyak salahnya, seharusnya sebelum main gusur hendaknya lakukan analisis yang bisa dipertanggung jawabkan, bukan analisis yang asal, yang kerapkali merugikan kaum lemah". pengusuran PKL seharusnya diimbangi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, dan tidak merugikan satu sama lain, pedagang untung dan pemerintah untung.

Bentrok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu terjadi di setiap penertiban kota. Konflik itu juga terjadi di pasar kaget Pasar Batu Meja, Ambon, kemarin (18/2) sore. Saat itu, Satpol PP Pemkot Ambon melakukan penertiban pasar dengan mengusir PKL yang berjualan di trotoar.

Seperti dilaporkan Ambon Ekspres (Grup Jawa Pos), PKL melakukan perlawanan. Mereka mengusir petugas kepolisian dari Polres Ambon dan Satpol PP. Aksi menolak penertiban itu membuat Satpol PP naik pitam.

Mereka mengusir paksa para pedagang. Pengusiran ini membuat PKL khususnya para wanita geram dan terlibat adu mulut dengan Satpol PP. Caci maki dilontarkan ke sejumlah SatPol PP yang coba mengusir mereka. Bahkan pisau pemotong ikan dari seorang pedagang penjual ikan sempat diacungkan ke arah anggota Satpol PP, sehingga nyaris terjadi adu fisik antara PKL itu dengan beberapa Satpol PP.

Beruntung, berkat kesigapan personil Polres Ambon yang ikut membantu pengamanan itu, bentrokan dapat dihindari. (SAO/CR8/jpnn).

Mendobrak Stigma Negatif

Di Chicago, Amerika, masyarakat bangga membantu para janda dan orang cacat. Mereka diberi pekerjaan atau dikumpulkan dalam komunitas tertentu. Tetapi di sini, kata Santi Indra Astuti, peneliti gender dari LIPI, mereka justru dicibir dengan stigma negatif.
-----------
Apa pendapat Anda tentang stigma negatif janda?
Itu mencerminkan belum hilangnya pandangan dalam masyarakat patriarki. Yakni, perempuan tidak berdaya dan biasanya bergantung pada laki-laki (suami). Masyarakat akan berpikir seorang perempuan harus punya gantolan terhadap suami.

Karena itu, ada kalanya perempuan mau menjadi istri kedua atau seterusnya daripada hidup sendiri atau menyandang status janda. Mereka takut dengan stigma negatif di lingkungannya.

Upaya untuk menghilangkan stigma negatif itu?
Semua kalangan harus mendobrak budaya yang selalu merendahkan martabat perempuan.

Maksudnya?
Ya, misalnya, kalangan agamawan harus menjadi pelopor untuk mendobrak belenggu ini. Bukankah kaum agamawan memiliki akses ke ruang publik yang sangat besar dan akan diikuti banyak kalangan. Selain itu, ada keterikatan dan prosesnya akan lebih mudah.

Berbagai pihak juga wajib membantu, baik pribadi maupun kelompok, untuk memberdayakan secara ekonomi. Misalnya, kawan-kawan dari LSM perempuan menjalin kemitraan dalam bentuk pemberdayaan.

Apa beban yang paling berat dialami janda?
Mereka berhadapan dengan lekaki lagi. Padahal, kaum pria tetap saja memandang negatif perempuan yang hidup sendiri (janda). Mereka menganggap hidup sendiri adalah sesuatu yang tidak baik. Beban lain adalah masalah ekonomi yang tadinya sangat bergantung pada suami, tapi sekarang harus berjuang sendiri.

Apa yang harus dilakukan?
Dalam jangka pendek, pemerintah atau LSM memberikan pemberdayaan agar para janda mandiri, baik ekonomi maupun nyaman di ruang publik. Jangka panjangnya ialah pendidikan keluarga harus mengubah pola pendidikan anak, terutama perempuan, agar terbiasa mandiri. Tidak manja.

Upaya yang lain?
Perempuan harus bisa dan siap hidup mandiri, tidak hanya bersandar pada pihak lain. Yang terjadi sekarang, ketika menyandang status janda, seseorang bingung karena tidak terbiasa hidup mandiri.

Jadi, proses kemandirian harus segera diwujudkan melalui pendidikan di keluarga dengan didikan mandiri tanpa ada diskriminasi. (permana Indo pos)

INDONESIA DAN KEAMANAN DOMESTIK

Secara teoritis hampir dipastikan bahwa gerak pembangunan khususnya dalam pembangunan hukum nasional selalu bersentuhan dengan perubahan perubahan yang terjadi baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik maupun keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkesinambungan, gerak pembangunan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan wajah ancaman (the shifting of nature threat) yang berlangsung di tengah-tengah hiruk pikuknya isu-isu globalisasi berikut implikasinya, serta kecenderungan negara-negara besar yang secara unilateral dalam memainkan agenda globalnya guna mengatasi keamanan internasional.

Dalam konteks yang lebih luas melemahnya rezim ekonomi global yang ditandai dengan kemunduran pertumbuhan ekonomi terasa sebagai sebuah beban yang sangat berat bagi negara-negara berkembang khususnya bagi Indonesia. Hal ini disebabkan selama hamper setengah abad lebih negara-negara berkembang sangat tergantung kepada negaranegara maju baik dari segi teknologi maupun ekonomi. Beberapa negara berkembang bahkan telah menjadi “good boy” bagi kepentingan ekonomi dan politik; negara-negara yang lebih kuat. Namun demikian. perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam struktur sosial dan ekonomi global secara makro nampaknya tidak berpengaruh pada hubungan-hubungan ketergantungan antara ekonomi-politik di negara-negara berkembang dengan negara-negara yang terlanjur menjadi patronnyaGangguan keamanan ekonomi di tanah air telah menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional.

Meskipun kini Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap, namun di sana sini kini Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap namun di sana sini masih terdapat berbagai gangguan ekonomi baik ditinjau secara makro maupun mikro. Secara makro, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa akselarasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami kendala mendasar. Kondisi ini ini dapat terlihat bahwa ada kecenderungan beberapa daerah yang masih memiliki potensi sumber daya menghendaki untuk memekarkan diri sebagai sebuah propinsi yang otonom, bahkan beberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri.

Pertimbangan beberapa daerah tersebut umumnya mempunyai alasan misalnya, distribusi welfare state yang tidak adil memicu kesenjangan ekonomi antar daerah

Adanya tuntutan atau "demanding" masyarakat lokal terkait dengan otonomi daerah pada saat reformasi digulirkan sesungguhnya diharapkan dapat membawa solusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun karena pengelolaannya yang tidak mempertimbangan kepentingan nasional secara utuh, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya dimana kemudian berdampak pada masalah manajemen pembangunan dan keamanan ekonomi, yang kemudian berujung kepada masalah perebutan sumber daya.

Karena itu, secara makro ekonomi Indonesia dilihat dari perspektif ketahanan ekonomi tidak menunjukkan sinergisitas dalam mendorong roda perekonomian nasional. Sementara itu, secara mikro ekonomi, nampak telah terjadi kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). Di lain pihak beberapa kelompok masyarakat dapat menikmati kebutuhan yang lebih bersifat sekunder dan tertier, sehingga mendorong terjadinya disparitas ekonomi.

Begitu halnya adanya investasi asing di daerah-daerah yang semestinya dapat mendukung ekonomi masyarakat setempat justru memicu "social gap", yang kemudian berujung pada isu-isu politik seperti di Papua, Aceh, Riau. Karena itu yang paling penting dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi saat ini paling tidak kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara baik sehingga tidak berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Sebagai ilustrasi beberapa waktu lalu yang terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM, telepon dan tarif dasar listrik termasuk kenaikan bebarapa bahan pokok telah menjadi sumber pemicu munculnya gejolak sosial yang mengarah pada tindakan anarkis sejumlah kelompok masyarakat yang kemudian mengganggu kamtibmas.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai suku, agama, maupun golongan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meskipun bersifat pluralistik akan tetap mempunyai potensi dalam melaksanakan pola-pola hubungan sosial antar kelompok. Terganggunya pola hubungan sosiat masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya eforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justru merusak semangat reformasi. Adanya tindakan yang amat impulsif dan dangkal oleh masyarakat tersebut mempunyai implikasi terhadap kebebasan yang tidak terkontrol sehingga mengancam kondusifitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang secara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju, serta krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

Oleh karena itu, secara faktual bila dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut, yang juga disertai karakteristik geografis berupa Negara kepulauan, sungguh sangat disadari bahwa potensi ancaman integritas bangsa tidak dapat dipisahkan oleh meluasnya friksi-friksi komunal selama ini. Sebagai ilustrasi bahwa konflik komunal selama ini dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta kesenjangan sosio-ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara massal dari satu wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat, juga berpotensi sebagai sumber konflik (clash of civilization). Konflik yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo, Sampit, Sambas), adalah contoh konkrit konflik komunal yang bersumber pada ethno-religiuos. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik komunal yakni timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar.

Resiko terbesar yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, kerusakan berbagai infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar menyebabkan terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatan pelayanan masyarakat, serta terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan.

Dari uraian tentang kondisi keamanan domestik dihadapkan dengan pembangunan hukum nasional, terdapat keterkaitan yang erat. Salah satu substansi semangat reformasi adalah menegakkan supremasi hukum. Semangat reformasi untuk menegakkan hukum tersebut jangan sampai hanya suatu retorika belaka. Sepanjang perjalanan pemerintahan reformasi secara jujur kita harus berkata bahwa hukum belum superior. Bahkan sebaliknya politik seringkali superior dari hukum.

Berbagai permasalahan yang menjadi lingkup hukum justru diselesaikan melalui political bargainning. Pertanyaan kemudian adalah sampai kapankah kondisi seperti ini terus berlangsung? ataukah harus kita akhiri dengan menempatkan hukum sebagai yang superior. Praktek di lapangan produk hukum tidak menjadi subtansi dari pelaksanan hukum, akan tetapi pasal demi pasal dalam undang-undang cenderung menggiring pada kepentingan politis, bukan kepentingan hukum”. Sehingga kesan yang muncul adalah undang-undang adalah produk politik dan bukan produk hukum

Jangan tanya kenapa dan apa soal pemerintah dan negara"!!

Harga sembilan bahan kebutuhan pokok saat ini melonjak tanpa kompromi, minyak tanah sudah tidak di subsidi, para pedagang kaki lima yang selama ini memproduksi dagangannya mulai merasakan betapa susahnya mencari minyak tanah, sementara itu keinginan pemerintah agar masyarakat beralih pada minyak gas tidak diimbangi dengan tersedianya bahan gas yang mudah dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah juga menjadi kendala.

Mendadak menghilangnya minyak tanah dari pasar sudah membuat sebagian masyarakat kecil makin susah, kini ditambah lagi melonjaknya harga kedelai baru-baru ini juga membuat masyarakat yang semakin susah makin susah.

Bila ada tragedy bunuh diri karena di kejar hutang itu masih mending, tapi saat ini penjual gorenganpun bunuh diri gara-gara harga minyak dan kedelai melonjak…… ironis bukan…? Siap yang salah, siapa yang berani bertanggung terhadap kasus bunuh diri pada kasus diatas, tukang gorengankah dan atau pemerintahkah?...

Apa tugas pemerintah untuk menyayomi masyarakat, benarkah Negara mengurus anak-anak terlantar dan keluarga miskin…?

Di ujung kota dan desa-desa, dikolong-kolong jembatan masih banyak mereka yang terlantar, dimana peran Negara..? ketika mereka meradang merasakan sakit akibat kena angina malam dan kurangnya makan, apakah Negara berfikir dan memberikan solusi akan hal tersebut?

Pengusuran terjadi hampir setiap hari, bahkan mungkin saat saya menulis coretan inipun bisa saja terjadi proses eksekusi mengusur masyarakat tak berdaya, sebenarnya Negara ini mengurus siapa? Dan mengurus apa? Masyarakat yang miskin tetap saja miskin dan lapar, sementara koruptor tetep saja koruptor”

Yang mati dan sakit TKI Indonesia di beberapa Negara sahabat, mungkin sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Konon menurut issue, keberadaan KBRI-KBRI Indonesia tidak berfungsi sebagai mana mestinya, bahkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah local setempat, pun ada hanya satu dua yang benar dan bekerja sebagaimana mestinya.

Pagi ini saya berfikir, bagaimana masa depan anak-anak kami yang hari ini masih berusia belasan tahun” dalam kondisi seperti ini mungkinkah mereka bisa menerima kenyataan yang ada, akankah kedepan nasionalisme itu bisa terpatri dengan baik di setiap jiwa mereka? Saya tidak bisa bayangkan, bagaimana Negara mengurus masyarakatnya, mengurus system Negara sendiri sudah kacau apalagi ngurus masyarakat dan rakyatnya.

Bila ada Tanya dan Tanya mungkin jawabnya adalah, nanti aspirasi anda akan kami tampung, dan atau ya sudahlah yang menjadi TKI dan pedagang kecil atau sejenisnya memang sudah ditakdirkan seperti itu”. Dan bayarlah NPWP pribadi anda, dan juga pajak-pajak yang lain. Jangan urusi kami “sebagai Negara” urusi saja kewajiban sebagai warga Negara. Ironis gak kira-kira ? bersambung red.

Mewaspadai krisis dan caos pasca banjir

Setelah musibah dan bencana bertubi-tubi menimpa warga, ada tiga pertanyaan yang dapat diajukan kepada pemerintah yakni apa yang bisa rakyat harapkan? Apa yang seharusnya rakyat lakukan? Apa yang dapat rakyat ketahui? Baik pemerintah maupun rakyat dihadapkan pada pekerjaan rumah. Dari belum adanya penyelesaian menyeluruh yang menyentuh seluruh warga korban lumpur Lapindo, sampai jaminan yang masih menunggu pembuktian bahwa harga gabah petani tidak akan anjlok Juga, masa-masa sulit yang dihadapi sejumlah wilayah yang terkena musibah banjir dan tanah longsor. Itu semua memerlukan gaya pendekatan masing-masing.

Dengan mengandalkan paradigma tindakan strategis, pemerintah berusaha meraih pencapaian sukses lewat langkahlangkah rasional, misalnya menunggu hasil tim verifikasi untuk menghitung luas tanah dan bangunan milik warga korban lumpur panas PT Lapindo.

Selain itu, pemerintah lewat Menteri Perdagangan (Menperdag) Mari Elka Pangestu mengalkulasi bahwa rencana impor beras 1 juta ton tidak akan menganggu masa panen 2007 karena impor ditujukan untuk mengisi stok yang sekarang dimanfaatkan bagi operasi pasar. Bahkan, sebuah Badan Metereologi dan Geofisika (BMG) bersikap proaktif dengan adanya bencana alam gempa. Menurut BMG, gempa di Lombok Senin (12/3) terjadi akibat patahan dangkal yang diperkirakan dapat merusak infrastruktur permukaan. Saat bersamaan terjadi gempa di Ternate, Maluku berkekuatan 5,2 skala Richter.

Ketika merespons flu burung, Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan menyatakan kasus yang mengancam jiwa manusia itu kini telah mencapai 85 kasus positif terjangkit virus H5NI. Di samping tindakan strategis, pemerintah menempuh paradigma komunikatif yang menitikberatkan pada orientasi pemahaman timbal balik antara pemerintah dan rakyat, rakyat dan pemerintah. Keduanya terikat dalam konsensus. Tindakan-tindakan ini antara lain ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers menegaskan, sesuai amanat UUD 1945, semua warga negara harus mendapatkan layanan pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga.

Ia menghargai rencana strategis pendidikan nasional yang memfokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata kelola yang akuntabel. Presiden bersama sejumlah menteri membahas prioritas program pendidikan nasional tahun 2007-2009.

Sebelumnya, Presiden juga menerima tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi (Timnas EKKT). “Fakta dan bukti di lapangan membenarkan kekhawatiran masyarakat selama ini bahwa tingkat keselamatan transportasi kita sangat rendah,” kata juru bicara Timnas EKKT Oetarjo Diran kepada wartawan setelah tim tersebut melapor ke Presiden. Dalam paradigma komunikatif ini, pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Ma‘ruf bersama Pansus DPR menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu disetujui untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR. Dalam RUU itu, kewenangan Sekretaris Jenderal (sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperluas. Perluasan kewenangan Sekjen KPU ada dalam hal pengadaan dan pendistribusian alat-alat penyelenggaraan pemilu. Selain dua pendekatan di atas, masih ada paradigma mistis-religius ketika rakyat mencoba berdamai dengan alam, bersujud kepada Pencipta, setelah mereka mengalami berbagai bencana alam.

Warga bersama-sama melakukan arak-arakan keliling desa sambil membawa aneka sesaji yang diletakkan di pertigaan-pertigaan kampung dan sumber air Umbul Songo untuk memohon keselamatan dan berkah dari Pencipta. Sementara warga Dukuh Gunung Wijil, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melaksanakan ritual “nyadran” di makam leluhur

Mereka membawa tenong berisi makanan untuk makan bersama. Ritual berkala ini dilakukan pada bulan Safar yang juga dilakukan sebagai sarana silaturahmi. Ketiga paradigma pendekatan itu mengerucut pada situasi bahwa warga mengalami krisis. Setelah rakyat didera pahitnya dunia-kehidupan, mereka mengharapkan jalan keluar dari krisis yang membelit, dalam dunia drama Yunani, krisis dalam pengertian teori seni sejak filsuf Yunani dipahami sebagai titik balik dari proses nasib. Nasib kemudian diartikan sebagai sesuatu yang sudah melekat dalam jati diri orang. Bencana, musibah dan konflik dalam drama, dipandang sebagai pola tindakan dan bentuk kepribadian dari para pelakunya

Krisis, dalam perbendaharaan kerakyatan, mengacu pada segala peristiwa yang terjadi masa sekarang di tempat ini. Krisis dianggap bukan sebagai produk masa lampau, dan bukan juga produk persiapan untuk masa depan. Menurut sosiolog Ignas Kleden, krisis model ini memiliki sarat makna dan berkah, bahkan harus direbut dengan seketika (absolute presentness)

Krisis tersebut melahirkan chiliasme (pandangan utopian yang menolak proses sejarah). Dengan mengejawantahkan ruang dan waktu, masa sekarang difokuskan. Gerakan chiliasme dan mistik agaknya setali tiga uang, karena keduanya beranggapan bahwa masa kini dianggap telah dipenuhi oleh keabadian. Pemberontakan petani biasanya digerakkan oleh serangkaian motif chiliastik, karena masyarakat mengalami penderitaan yang teramat sangat. Mereka menunggu dan mengharapkan datangnya masa depan yang lebih baik, lebih menjanjikan” apakah rakyat kemudian menyandarkan diri pada etos yang berlaku? Penguasa adalah penguasa, bapak keluarga adalah bapak keluarga

Keluarga adalah lingkungan personal, sedangkan penguasa mencakup lingkungan fungsional, krisis demi krisis mendera warga, sementara tidak ada pilihan lain untuk memecahkan masalah yang merka hadapi. Pemerintah agaknya membuka peluang bagi pendekatan mitis-religius, Ini artinya bahwa warga sedang mengalami dan mencecap proses antikehidupan

Tiga pertanyaan di atas tetap tinggal pertanyaan, dan tidak lagi mengarah pada rakyat tetapi pada pemerintah. Apa yang dapat pemerintah ketahui? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Apa yang bisa pemerintah harapkan? Habis bencana terbitlah krisis, habis krisis akan muncul situasi yang kadang tidak menarik mungkin bagi penguasa, tapi jangan salahkan bila ada pepatah yang berbunyi LAPAR PANGKAL ONAR DAN KENYANG PANGKAL AMAN

MEMAKNAI AIR SEBAGAI BERKAH DAN BENCANA

Air adalah berkah alam, namun begitu manusia campur tangan dalam siklus air dengan pendekatan yang salah berkah itu berubah menjadi bencana. Tidak perlu jauh-jauh mencari contohnya, banjir yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar Indonesia diyakini sebagai akibat salah urus sumber daya air seperti penataan dan peruntukan yang tidak sesuai di daerah aliran sungai, pemukiman di bantaran sungai, pembuangan sampah ke sungai, menurunnya permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global

Bencana air tidak hanya banjir, musim kemarau sering kali diikuti dengan mengeringnya sumber-sumber air. Bahkan di beberapa tempat tidak harus menunggu musim kemarau, tiap hari saja banyak penduduk harus mengantri untuk mendapatkan atau membeli air.

Menurut data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), diperkirakan 1,1 miliar warga dunia kekurangan akses air minum, 2,5 miliar penduduk tidak memiliki sanitasi yang baik, dan lebih dari 5 juta orang pertahun meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air. Jumlah kematian itu sama dengan sepuluh kali kematian akibat peperangan.

PBB sangat peduli dengan persoalan sumber daya air, terlebih dengan menyusutnya sumber daya air itu timbul ketegangan antar negara yang dilalui sumber daya air yang sama. Dalam catatan PBB, terdapat 300 sungai yang mengalir di wilayah perbatasan antar negara. Oleh karenat itulah, melalui momentum Hari Air Sedunia (World Day of Water) yang jatuh pada hari ini (22/3), PBB mengambil tema besar "Water for Development". Perayaan itu sendiri dipusatkan di Wina, Austria di Markas Badan PBB Urusan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency, IAEA) sebagai penyelenggaranya. PBB mengajak negara-negara untuk menjadikan masalah air sebagai sebuah katalis untuk bekerja sama. Negara-negara dapat berbagi pengalaman dalam mengelola sumber air dan dataran banjir, atau irigasi yang efisien.

Setelah lebih satu dekade digulirkan, sejauh mana berbagai tema peringatan HAS itu dihayati dan diimplementasikan oleh warga bumi ini? Apakah keadaan lingkungan hidup dan kondisi sumber daya air dunia semakin baik, ataukah justru terjadi sebaliknya? Rupanya yang terjadi justru semakin jauh dari harapan. Air bukan lagi semata-mata sebagai berkah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Mahakuasa kepada umat manusia, tetapi justru seringkali menjadi sumber bencana. Pada musim hujan terjadi bencana banjir, sebaliknya pada musim kemarau terjadi musibah kekeringan. Akan tetapi bukan Tuhan yang membuat bencana, melainkan bencana itu terjadi akibat ulah manusia sendiri. Termasuk kita barangkali. oleh karenannya air juga bagian dari kita, rawat dan kelolalah dengan baik.